Kuliah 13: Islam dan Demokrasi di Indonesia

Salam,

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa lebih dari 85% penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Saat ini populasi penduduk Indonesia mencapai angka kurang lebih 230 juta. Artinya, jumlah penduduk Islam di Indonesia hampir sama dengan kombinasi seluruh negara berbahasa Arab di dunia.

Pada sisi yang lain, semenjak kejatuhan Soeharto tahun 1998 Indonesia menjadi negara demokrasi ketiga terbesar dunia setelah India dan AS. Pada tahun 2004 dan 2009, masyarakat sudah terlibat dalam Pemilu dan Pilpres belum lagi 33 Pilkada tingkat Provinsi dan 510 Pilkada tingkat Kabupaten/Kota. Sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa proses demokratisasi di Indonesia berjalan progresif dan cepat.

Hanya saja, jarang diantara kita yang mengetahui bahwa ada apa dibalik negara dengan jumlah penduduk Muslim yang besar namun mampu untuk melaksanakan demokrasi. Faktor-faktor apakah yang mendorong dan menyebabkan demokrasi tumbuh subur di Indonesia.

Perkuliahan kali ini mengajak anda untuk menemukan jawaban tersebut. Demikian, Terima Kasih

Sumber Bacaan: Islam and Democracy in Indonesia by Michael Buehler dalam Jurnal Insight Turkey Vol. 11/No.4/2009 hal 51-63

Pertemuan 12: Parpol Pasca Soeharto

Bak cendawan di musim hujan itulah kesan pertama yang dapat kita lihat dari Parpol setelah Soeharto mundur dari kekuasaan pada Bulan Mei 1998. Bisa dibayangkan pada tahun 1999, jumlah Parpol yang mendaftar di Departemen Kehakiman dan HAM mencapai angka 140an dari 180 nama parpol yang beredar di kalangan masyarakat.

Namun, hingga pemilu 2009 seringkali kita mempertanyakan bahkan menagihkan sesuatu perubahan yang tak kunjung jelas arahnya. Parpol masih belum mencapai performansi yang optimal dalam menjalankan fungsi-fungsinya terutama di negara demokrasi. Agregasi dan artikulasi kepentingan publik, rekruitmen dan pendidikan politik masih dikalahkan dengan ketergantungan terhadap popularitas figur patron dalam partai atau bahkan ketidakmampuan menawarkan program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Pertemuan kali ini ingin menajak anda untuk mulai membedah apa yang sesungguhnya harus segera diperbuat oleh elit politik dengan parpol mereka agar negara ini semakin baik pengelolaan sistem politiknya....

terima kasih

Pertemuan 11: Militer Pasca Orde Baru

Apa yang sebenarnya paling berubah dari wajah Militer setelah kejatuhan rezim Soeharto. Jawabnnya adalah berkurangnya kadar peran sosial-politik militer dalam kancah nasional maupun lokal. Hal ini memungkinkan untuk mengembalikan supremasi sipil atas militer atau yang disebut oleh Hutington sebagai Objective Civilian Control.

Lantas apa saja yang harus dilakukan oleh militer selanjutnya? bagaimana mereka merespon tuntutan perubahan dalam reformasi? Hal ini tentunya membutuhkan jawaban yang sangat hati-hati sebab bagaimanapun kekuatan militer pernah meninggalkan jejak yang dalam pada Birokrasi, Parlemen maupun dunia bisnis. Oleh karenanya, akan menjadi menarik bila kita mulai meninjau satu-persatu apa saja yang telah berubah dari Militer di Indonesia pasca Soeharto.

Terima Kasih

Kuliah 10: Peran NGO dan Media Massa

Salam,

Perkembangan politik tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya kesadaran civil society untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih berkualitas. mereka akan berupaya untuk mempengaruhi sistem politik agar rumusan kebijakan menjadi berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pada sisi lain, ada pula pers yang menjadi alat kontrol bagi penyelenggara kekuasaan melalui publikasi dan pembentukan opini publik.

Namun, pada dasarnya di Indonesia kondisi politik yang ada menentut pers dan NGO yang berkarakteristik khusus. Pada masa rezimorde baru misalnya, saat pemerintah tidak memberikan ruang gerak yang leluasa bagi oposan. Maka NGO kemudian lebih dikenal sebagai LSM guna menghindari mispersepsi dari penguasa. Kemudian gerakannya pun lebih terkonsentrasi pada upaya penanggulangan dampak pembangunan.

NGO sendiri di Indonesia berkembang sejak lama, latarbelakang kolonialisme membuat NGO tumbuh dan berkembang di secara pesat Indonesia. Namun, peran NGO cukup mengemuka manakala Indonesia memasuki dasawarsa 1970an dan 1980an saat pemerintah Indonesia berkonsentrasi dengan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan.

Pers sendiri di masa kolonialisme merupakan jembatan bagi masyarakat untuk mengartikulasikan harapan mereka terhadap penguasa Hindia-Belanda. kemudian berubah menjadi panji-panji parpol di masa orde lama dan di masa orde baru ditata secara radikal oleh pemerintah melalui sejumlah pembatasan terhadap kebebasan pers.

Perkuliahan kali ini akan mencoba untuk menguak bagaimana peran serta NGO dan Pers dalam arus kepolitikan di Indonesia yang sedemikian kompleks.

Demikian, Terima kasih

Kuliah 9: Parpol di Indonesia

Salam

Perkembangan Parpol di Indonesia penting untuk dicermati. semenjak 1912 ketika Indische Partij, perkembangan parpol terus melejit. Apalagi pada tgl 3 November 1945 pasca diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden RI yang membolehkan masyarakat untuk membentuk partai politik. Bagaimanapun wajah politik aliran di Indonesia hingga saat ini belum berubah sehingga konstruksi parpol terpengaruh oleh fenomena tersebut.

Perkuliahan kali ini akan mencoba untuk menguak tentang parpol di Indonesia. Bagaimana sepak terjang parpol ini semenjak zaman kolonial hingga zaman reformasi? Sebab bagaimanapun parpol di Indonesia memiliki kontribusi yang besar terhadap kepolitikan kita bahkan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi tumbuh dan berkembangnya proses demokratisasi.

Demikian, Terima kasih