Salah satu bahasan yang menarik banyak perhatian dunia akademik pasca Soeharto adalah mengenai dinamika politik lokal. Apalagi pasca otda, kekuasaan ditumpukan kepada pemerintah daerah. Sayangnya hal ini tidak diikuti dengan kesiapan daerah untuk menerima sejumlah kewenangan dalam menjalankan pemerintahan daerah. Bahkan muncul tendensi raja-raja baru di daerah yang mengendalikan dan menguasai daerah secara absolut.
Bahasan kita kali ini akan mencoba untuk menguak sejauhmana politik lokal telah berkembang di Indonesia serta bagaimana prospeknya kedepan.
Terima Kasih
menurut saya
BalasHapusrenny ferdilla 2009320150
Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan kebijakan dalam upaya memberikan ruang gerak masyarakat di tingkat lokal agar bisa lebih meningkatkan partisipasi dalam mewujudkan tatanan sosial yang demokratis agar masyarakat yang berkeadilan dan berkesejahteraan dapat terwujud. Asumsinya adalah ketika kekuatan-kekuatan lokal diberi ruang dalam proses politik akan terbentuk tata pemerintahan yang baik karena masyarakat lokal bisa menyelenggarakan pemerintahan sendiri, terjadi partisipasi publik dan transparansi. menurut blog yang saya baca Kekuatan lokal merupakan bagian dari kemajemukan yang akan mendorong terwujudnya masyarakat demokratis sejauh kesadaran tertib sosial (civility) merupakan semangat dari penguatan masyarakat warga (civil society) menjadi pijakan utamanya. Lokalitas akan menjadi destruktif bila negara dan kekuatan-kekuatan sosial tidak mampu memfasilitasi.
Namun tidak tertutup kemungkinan desentralisasi dan otonomi juga berpeluang menciptakan penguatan lokalitas yang berbasis kelompok, (etnis, agama dan budaya) yang justru melemahkan terbentuknya kekuatan masyarakat warga (civil society) sehingga memperlambat demokratisasi yang sedang bergulir atau bahkan berhenti pada titik kemandegan (frozen democracy). Kemandegan demokrasi itu ditandai dengan munculnya separatisme, menguatnya sikap kedaerahan, bangkitnya sentimen keagamaan, dan persatuan sempit yang berbasis suku bangsa atau budaya lokal. Kondisi seperti ini sering dijadikan kambing hitam untuk menarik wacana otonomi mundur ke belakang dengan tuduhan "daerah belum siap melakukan otonomi".
Kesalahan terbesar dalam era reformasi adalah berkutat pada masalah kaum elite dan tidak menyentuh permasalahan akar rumput. Maka tidak aneh jika isu politik lokal diabaikan dan tidak diperhatikan, sehingga muncullah banyak masalah yang terjadi. Dan seperti bom waktu, masalah yang dibawa meledak di saat yang salah sehingga bisa mengganggu kestabilan politik di Indonesia. Hal ini sudah terjadi beberapa kali seperti pada masa kerusuhan Poso dan Ambon, juga isu jawanisasi dan 'putra daerah'. Sayang, hal ini tak membuat pemerintah membuka mata dan melakukan perbaikan. Ibaratnya, pemerintah lebih memikirkan wajah Indonesia di mata Internasional dan seakan lupa bahwa sisi internalnya kacau dan bermasalah. Maka, meski Jakarta terlihat stabil namun wajah Indonesia secara keseluruhan sebenarnya hancur dan hal ini harusnya menjadi salah satu masalah yang menjadi pertimbangan pemerintah agar kasus yang sama tidak terulang-ulang lagi.
BalasHapusardiyanto 2009330195
diva domela
BalasHapus2009320078
wewenang yang diberikan kepada setiap daerah dipergunakan tidak sesuai dengan aturannya. bisa jadi hal ini disebabkan oleh ketidak siapan daerah untuk menerima tugas-tugas yang tadinya tidak mereka jalanin, dan lebih parahnya sering terjadi rasisme di dalam pengurusan pemerintahan lokal tersebut. seperti adanya sebutan putra daerah, bagi yang ingin menjadi pns harus lah merupakan putra daerah (anak yang lahir dan besar di daerah tersebut serta merupakan suku mayoritas di daerah tersebut dan memeluk agama tertentu). hal ini merugikan bagi pelmar2 pns lainnya. seharusnya hal tersebut dihindari di dalam menjalani pemerintahan lokal. penyeleksian pns seharusny dilakukan sesuai prosedur yang ada agar kerja pns juga dapat lebih maksimal. hal ini harus diperhatikan bagi para pejabat-pejabat yang sudah ada sebelumnya. suku bangsa, agama dan warna kulit janganlah menjadi dasar didalam penerimaan pegawai ataupun penentuan kebijakan-kebijakan. karena belum tentu orang-orang yang disebut dengan putra daerah itu dapat menjalankan tugas dengan baik. karena pemerintah didalam menjalankan tugasnya menyangkut khalayak ramai. setiap daerah yang diberikan otoritas sendiri untuk mengurus daerah nya masing-masing haruslah mampu untuk menjalankannya dengan baik dan benar. terima kasih
DONI
BalasHapus2009310025
mas dengan di berlakukanya otonomi daereh maka setip daereh bisa mengeluarkan Peraturan daerah (PERDA) seperti di sumsel Perda No 13 tahun 2002 dan Peda kota palembang No 2 tahun 2004 Perda ini mengkatagorikan kelompok Transgender (waria)di katagorikan sebagai Pelacur,ini menurut saya bertentangan dengan UU Adminduk (administrasi kependudukan)karena dalam pasal 2 , disana di katakan setiap warga negara berhak memperoleh dokumen kependudukan,kelompok minoritas (waria) selalu rentan menjadi sasaran diskriminasi di daerah karena di keluar kan perda yang memojokan mereaka,padahal ini tidak sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila di mana mereka harus mendapatkan keadilan sosial.
oh iya mas saya mau menayakan bagai mana kotnsekwesi pencatuman jenis kelamin dalam KTP?karena ini menimbulkan diskriminasi khusunya bagi Transgender,yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah!
Diah Putri Astuti 2009330133
BalasHapuskalau menurut saya Pak. Otonomi daerah sangat penting untuk diwujudkan. Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Akan sulit untuk mengatur setiap daerah oleh pemerintah. Dan kadang, kebijakan pemerintah pusat, belum tentu dapat diterima atau cocok bagi beberapa daerah tertentu.
maka dari itu, dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah ataupun masyarakat daerah tersebut dapat mengelola daerahnya sesuai dengan kebutuhannya, sehingga sejahtera karena mendapat kebijakan yang tepat sesuai dengan harapan mereka.
Akan tetapi, otonomi daerah HARUS didukung dengan pemerintahan yang mantap, baik pusat maupun daerah. Sehingga, saat otonomi daerah diterapkan, masyarakat tidak kewalahan dan dapet secara tepat menyejahterakan daerahnya.
Anissa Rezky Rachmayanti / kelas-G/ 2009320065
BalasHapusKalau menurut pendapat saya pak. Politik lokal merupakan salah satu wujud demokrasi yang makin berkembang dan berjalan di Indonesia.
otonomi daerah juga termasuk didalamnya.
Politik lokal,otonomi daerah smuanya merupakan wujud demokrasi yang semakin hari semakin berkembang di Indonesia.
Akan tetapi tetap diperlukan juga pengontrolan yg ketat dari pemerintah pusat,pengawasan tertentu dengan kebijakan kebijakan tertentu yg menjadi dasar atau dapat dikata sebagai pengingat (reminder) bahwa indonesiayang terdiri dari banyak pulau,wilayah daerah ini,bukanlah negara serikat api merupakan NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. kenapa hal itu diperlukan? hal itu diperlukan untuk mencegah sikap-sikap sekelompok tertentu yg menganggap bahwa daerahnya dapat berkembang sendiri dan daerah/ wilayahnya lah yang paling baik.
terimakasih sebelumnya pak,tolong dimaafkan apabila ada kesalahan.
NB:kalau mau minta slide perkuliahan setelah UTS bgmana ya pak?minggu depan kan bapak tidak bisa hadir.
terimakasih sebelumnya
salam sejahtera..
BalasHapussaya Eunike Gloria (2009330007 / G)
Politik lokal di Indonesia bukanlah hal yang baru dalam perpolitikan Indonesia. Isu-isu kedaerahan ini muncul karena sebenarnya ada faktor sejarah yang tertanam di dalamnya. Di mana pada zaman kerajaan, tiap daerah saling berperang, dan mendarah daging hingga saat ini, meskipun dengan motif yang agak berbeda. Namun perasaan daerahnisme sudah tertanam.
Selain itu kesenjangan antara kaum asli dan kaum pendatang menjadi faktor yang cukup berpengaruh juga. Di mana kaum asli merasa terdesak oleh kedatangan orang luar dan menimbulkan kebencian. Sehingga disulut sedikit saja, langsung mengakibatkan pertikaian.
Inilah tantangan yang harus dihadapi pemerintah pusat. Di mana perlu ada pembenahan besar-besaran dalam desentralisasi daerah, sehingga hasil pembangunan dan pendapatan negara dapat didistribusikan secara merata.
sore mas, saya kian 2009320052
BalasHapusmenurut saya otda penting dalam memeratakan pembangunan di indonesia ini, tetapi di indonesia yang harus diperbaiki adalah mental para penguasanya dari yang terkecil sampai yang paling tinggi kekuasaannya, karena kelemahan otda sendiri bisa menimbulkan gejala korupsi di daerah - daerah selain itu korupsi akan semakin sulit untuk diberantas karena sudah menjalar ke daerah. jadi otda diperlukan tetapi pengawasan dan pembangunan mental pemimpinnya sangat diperlukan.
terima kasih.
mlm,,
BalasHapusmenurut sy ,, kekuasaan yang diberikan pada stiap daerah atau yang biasa disebut dengan desentralisasi cukup memperlihatkan kemerataan kekuasaan dan kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat pada daerah yang juga menghindari terjadi penumpukan kekuasaan di pusat sj.. tp hal itu juga menimbulkan banyak dampak negatif terhadap pembangunan di negri ini .. selain seperti yang mas katakan di kls yakni tentang fenomena raja-raja kecil di daerah , fenomena pilkada sbg bentuk dinamisasi dlm konteks politik lokal , dan muncul kesempatan untuk melakukan pemekaran daerah .. juga msh byk dampak negatif yang jelas terlihat, diantaranya adalah semakin meningkatnya sikap fanatisme yang dapat menimbulkan perpecahan antar daerah , semakin besarnya peluang korupsi di daerah-daerah , dan masih banyak lagi ..
Marsella Fauziah
2009320109
dimas bayu permana 2009330165
BalasHapusPemerintahan daerah memiliki peranan yang sangat penting, mengingat kebutuhan-kebutuhan daerah dan apa yang terjadi di daerah diketahui terlebih dahulu oleh pemerintah daerah. otonomi daerah juga sangat membantu pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan agar lebih merata. penyelesaian konflik dengan menggunakan instrumen adat daerah juga sangat penting dan dirasa cukup efektif. meskipun demikian, kasus pembagian keuntungan PT freeport di papua saya rasa adalah salah satu kegagalan sistem otonomi daerah, dimana pemda papua tidak mampu menghasilkan kebijakan yang mampu menguntungkan pt freeport dan penduduk sekitar.
siang mas.
BalasHapusmenurut saya, otonomi daerah yang sudah dijalankan oleh Indonesia merupakan suatu sistem politik yang baik, karena dengan adanya otonomi daerah, apa yg terjadi dan apa yang dibutuhkan oleh daerah dapat diketahui dan ditangani oleh daerah tsb sesuai dengan kapasitasnya masing2.
Namun ada baiknya jika suatu sistem yang baik didukung pula oleh pemerintahan yang baik pula. Agar apa yang menjadi tujuan dari otonomi daerah dapat dicapai.
Terima kasih
Jessica Martha (2009330036)
Arlin Gunawan 2009320010/J
BalasHapusOtonomi daerah mempunyai lingkup masalah berupa masalah penetapan dan pengelolaan APBD, belum jelasnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan masalah pemekaran wilayah.
Politik lokal dalam otonomi daerah masih ditandai dengan kepentingan para elituntuk mencapai kepentingan politiknya dalam konteks orientasi kekuasaan.
Tujuan otonomi daerah yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,pemberdayaan,dan peran masyarakat belum tercapai.
Prinsip otonomi daerah yang baik yaitu diharapkan adanya pemerintahan yang responsif, kebijakan yang transparan, pembangunan struktur pemerintah sesuai kebutuhan dan kesejahteraan rakyat,serta sistem pengelolaan APBD yang tepat.
saya Andika A. (2009330189)
BalasHapuskalo menurut saya politik lokal,yang sekarang ini tidak terlalu berpihak kepada masyarakat, karena otonomi daerah yang seharusnya mementingkan kepentingan mengenai keadaan daerah dan penduduknya, tetapi kebanyakan malah dijadikan ajang para penguasa memanipulasi segala sesuatunya, mulai dari dana APBD,pemilihan kepala daerah, hingga Perda dan segala macamnya yang bersangkutan dengan kepentingan daerah dan juga penduduknya. memang terlihat awalnya sistem otonomi daerah ini membantu daerah-daerah yang memiliki potensi untuk berkembang, tapi kembali lagi budaya pemimpin indonesia yang seperti sekarang ini, saya rasa mau sebagus apapun sistem otonomi daerahnya, pasti akan terus di manipulasi dan tidak akan menguntungkan masyarakat dan pada kenyataannya itulah politik lokal di negara kita, tidak akan pernah berubah kalau tidak ada pemimpin yang benar-benar berpihak sepenuhnya pada masyarakat.
itu saja komentar dari saya, terima kasih sebelumnya.
saya Raisha Fitri Yolanda (2009320167)
BalasHapusmenurut saya mas, otda itu memang sistem politik yang baik namun ada nya sistem politik yang baik pula harus di dukung oleh sumber daya manusia yang baik juga. sedangkan di Indonesia menurut saya sumber daya manusia nya belum cukup baik padahal adanya sistem politik otda dapat memajukan negara Indonesia.
Tujuan otonomi daerah itu sendiri adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan. akan tetapi di Indonesia tujuan itu sendiri pun masih belum tercapai karena faktor dari sistem pemerintahan nya sendiri. terimakasih
Denisa Meiviany (2009320091)
BalasHapusotonomi sangat penting untuk di wujudkan. otonomi daerah harus didukung dengan pemerintahan yang mantap dan yakin baik pusat maupun daerah. Sehingga, saat otonomi daerah diterapkan, masyarakat tidak terjadi kegagalan dan dapet secara tepat menyejahterakan daerahnya
kesejahteraan masyarakat agar adanya peningkatan pelayan pemberdayaan daerah otonomi itu sendiri, tapi masih belum tercapai sampai saat ini karena masi ada faktor yang kurang
emilia 2009330076 kls H
BalasHapussaya ingin bertanya mas..
apakah dengan adanya kehadiran raja-raja kecil di bbrp daerah seperti cinajur, banten, dll tidak mengahambat proses pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden di istana negara?
lalu mengapa preside tidak mengambil tindakan lanjut dalam hal ini?
malam pak,
BalasHapusindah larasati kelas G (2007320101)
menurut saya pelaksanaan otonomi daerah merupakan perwujudan demokrasi di indonesia,
dibandingkan pada masa pemerintahan ORBA dimana terjadi pemusatan alokasi sumber daya ke pemerintahan pusat saja, sehingga hanya pemerintah pusat yang dapat menikmati hasil dan mengalami pertumbuhan baik dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi dan tata kota.
kini setelah diberlakukannya otonomi daerah, ada hal baiknya dimana masing-masing daerah
dapat melaksanakan aturan yang sesuai daerah sendiri dan berupaya demi kemajuan daerah
masing-masing, tapi hal ini juga dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya dimana makin menipisnya rasa kebangsaan dan pandangan ideologi kepada negara "indonesia" karena disebabkan oleh rasa atau keinginan untuk memajukan daerah masing2, tidak terelakkan pula sikap para pemimpin daerah yang bisa saja membuat peraturan sesuai pandangannya, ini menyebabkan akan terjadinya ketidaksamaan cara pandang antara masing2 daerah. contoh : daerah dengan penganut islam mayoritas akan membuat peraturan spt : wajib menggunakan jilbab ke sekolah seperti yang terjadi di Padang dan Aceh hal lainnya adalah spt Daerah yang merasa memiliki asset hasil bumi yang baik semakin merasa "arogan" merasa dpt berdiri sendiri dan kecendrungan rasa untuk melepaskan diri dari indonesia.
terima kasih.
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusDitta Nadia (2009320189)
BalasHapusOtonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
tetapi itu belum bisa dilakukan di Indonesia karena sistem pemerintahannya sendiri yang belum benar.
Salita Romarin (2009330073)
BalasHapusSaya melihat dinamika politik lokal di Indonesia ini masih kurang begitu baik. Karena pihak yang terlibat politik lokal seringkali kurang mengerti tentang politik tersebut. Adapun orang-orang yang benar-benar paham tentang politik tidak begitu banyak.
Politik lokal tidak hanya berkisar pada pemerintah saja, tetapi juga melibatkan masyrakat dan organisasi masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya otonomi daerah juga dapat melibatkan masyarakat lebih banyak dan sebaiknya masyarakat yang mengerti tentang permasalahan ini agar otonomi daerah dapat berjalan dengan baik.
Selanjutnya pemerintah pusat sebaiknya memberikan bantuan kepada daerah non-potensial agar daerah tersebut dapat berkembang dan tidak terbengkalai.
Dalam politik lokal, sangat penting adanya sosialisasi politik secara mendalam.
Selamat siang mas...
BalasHapusSaya Yuanita 2009330046
Politik lokal menurut saya seperti bentuk pemerintah kecil atau raja-raja kecil di daerah yang memanfaatkan adanya otonomi daerah untuk mengembangkan daerahnya melebihi daerah lain sehingga terjadi ketidakseimbangan infrastruktur negara antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Dimana satu daerah menjadi sangat maju sedangkan daerah lainnya menjadi sangat tertinggal dibanding daerah yang maju tersebut. Tetapi semua itu juga bergantung pada aparat pemerintah daerah yang mengurus daerah tersebut. Apakah ia mempunyai visi-misi yang jelas atau hanya sekedar cara untuk memperkaya dirinya??
Sebuah otonomi daerah juga tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh masyarakat daerah otonom tersebut. Pemerintah daerah harus melibatkan masyarakatnya dalam pembangunan daerah mereka tersebut. Dan diharapkan aparat pemerintah daerah yang menjalankan otonomi daerah tersebut transparan juga adil dalam pelaksanaan otonomi daerahnya.
Tetapi saya lebih mengkhawatirkan apabila suatu daerah dimana dikuasai suatu rejim pemerintah daerah yang otoriter dan tidak memdulikan keadaan rakyatnya, ia hanya mementingkan untuk memperkaya diri dan masyarakatnya ditelantarkan. Selain faktor dari pemerintahnya, kita juga harus melihat dari segi masyarakatnya...Apakah mereka mengerti politik dan arti berpolitik?? Tak hanya ditunjang dari pendidikan politik yang kurang memadai tetapi dari segi sikap masyarakatnya, apakah mereka mau maju atau hanya berserah pada pemerinthanya saja??
Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membangun suatu politik lokal apalagi politik nasional. Anggap saja membangun sebuah politik lokal yang baik seperti membangun sebuah perusahaan, banyak pertimbangan yang harus dilakukan.
Terima kasih Mas...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapus2009320162
BalasHapusOtonomi daerah adalah kebijakan yang sangat bangus karena Indonesia memiliki banyak daerah yang belum tentu terjangkau sepenuhnya oleh pemerintah pusat.Sehingga pemerintah daerah dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan struktur lingkungan dan kondisi yang ada pada daerah itu.
Namun begitu lah Indonesia,setiap ada kebijakan baru maka timbul pula masalah baru.pemerintah-pemerintah yang ada di daerah justru membuat kesempatan ini menjadi kesempatan yang besar untuk memperkaya dirinya masing-masing dan yang lebih bahayanya banyak orang-orang yang tidak memiliki latarbelakang pendidikan yang baik dapat memasuki wilayah pemerintahan tersebut karena memiliki hubungan keluarga dengan pimpinan daerah tersebut.Hal-hal ini menyebabkan setiap daerah tidak memperlihatkan pengembangan yang signifikan justru ada daerah-daerah di Indonesia yang makin terpuruk kondisi daerahnya.Oleh karena itu,Pemerintah pusat harus memperhatikan ini dengan cermat dan memberikan peraturan-peraturan yang tegas agar pemerintah daerah tidak dapat bertindak semaunya.Jika pemerintahan daerah berjalan dengan baik tanpa adanya KKN dan mempunyai sikap murni untuk memperjuangkan pengembangan daerah yang dikelolanya.Maka Indonesia bisa saja menjadi negara termakmur dan paling sejahtera di dunia.
helga chandra saputra (2009330021 )
BalasHapuskarena Indonesia sangat luas, memang di butuhkan pemerintahan lokal, karena mengingat Indonesia terdeiri dari beberapa daerah, sehingga di butuhkan pemerintahan lokal, tapii pemerintahan ini haruslah benar-benar menjalankan tugas nya dan juga pemimpin dari pemerintahan ini juga hrus memang yang di bidangnya sehingga meskipun daerah itu terpelosok sekalipun, bila ada masalah pemerintahan daerah dapat menangani nya terlebih dahulu sebelum di bawa ke pemerintah pusat.. namun pemerintah pusat juga tidak dapat lepas tangan begitu saja, tetap harus memperhatikan jugaa..
makasihh. hehe.. ^^
wendita hayuningrisa (2009330180)
BalasHapusotonomi daerah memang sangat penting untuk diwujudkan, namun sayangnya otonomi daerah ini tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai, sehingga otonomi daerah ini kadang kala tidak berhasil. selain itu, dana yang tidak ada untuk memajukan daerah tersebut menjadi salah satu faktor juga yang membuat pembangunan suatu daerah gagal. maka dari itu, diharapkan agar pemerintah dapat mendukung otonomi daerah ini dengan memberikan dukungan moril maupun materil, agar setiap daerah dapat menjadi daerah mandiri.
ryan sanjaya (2009320018)
BalasHapusotonomi daerah yang dilakukan di indonesia pada hakekatnya adalah sangat baik, karena dengan adanya otonomi, masing-masing pripinsi dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.
namun,, pemerintah pun seharusnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi ini, pelaksanaan otonomi bukan secara langsung lepas dari pengawasan pemerintah.. bila hal ini tidak diperhatikan, maka yang akan terjadi adalah tindakan seperti yang sekarang dilakukan oleh beberapa daerah di indonesia untuk berusaha melepaskan diri NKRI.
Jon Ricardo (2009320022)
BalasHapusselamat malam mas..
di pertemuan ini saya ingin bertanya..
bagaimana munculnya tendensi raja-raja baru di daerah yang mengendalikan dan menguasai daerah secara absolut?
halo mas..
BalasHapussaya sandra triastuti effendy -2009330015 kls I
menurut saya, dinamika politik lokal di indonesia saat ini telah berkembang dan berbeda dari zaman kerajaan dulu, dimana raja akan merebut, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan pada politik lokal masing2.
hal ini berlanjut pada masa pasca soeharto, dimana indonesia merupakan negara dengan wilayah luas dan memiliki 33 provinsi.
desentralisasi kekuasaan dan otonomi daerah merupakan hal yang penting bagi penyebaran dan kemerataan bangsa ini bagi segala bidang.
namun, pemerintah pusat harus tetap mengawasi berbagai masalah dan aktivitas yang terjadi di setiap daerah dengan bijak. pemerintah daerah pun harus tetap melaporkan dan telah memperoleh kesempatan untuk melakukan pengembangan wilayah masing masing..
dengan demikian, demokrasi dalam konteks politik lokal dapat diterapkan di negara kita.
sekian dan terima kasih.
malam,
BalasHapusmenurut saya, saat ini, yang namanya 'otonomi daerah' masi sebaatas teori..
saat ini, dalam pelaksanaannya, masih banyak ayng disalah gunakan, walau saya juga tidak bisa bilang kalo semuanya jelek.
otonomi daerah menurut beberapa pihak (yang menurut saya salah pengertian) berarti daerah tersebut saya yang berkuasa penuh(apalagi sampai meminta pemekaran wilayah yg terlalu sering), padahal otonomi pada awalnya sengaja ada supaya pemerintah dareah bisa membantu pemerintah pusat yang tidak sanggup mengatur semua aspek yang ada sampai ke yang terkcil...
thx
michelle (2009330163)
calvin Kelvianto (2009320110)
BalasHapusotonomi daerah yang diterapkan di Indonesia belum berjalan dengan semestinya.. masih banyak terjadi korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.. otonomi daerah menurut saya tetap sangat memerlukan pehatian dari pemerintah pusat dan juga organisa masyarakat agar otonomi daerah itu dapat berjalan transparan.. pemerintah pusat juga harus memberi aturan yang jelas agar tidak terjadi perbedaan yang besar antar daerah yang bisa memunculkan konflik antar daerah.. apalagi Indonesia memliki keragaman dalam segala hal.. terima kasih
luqman pradityo
BalasHapus2009330174
selamat malam, mas!
Sejauhmana politik lokal telah berkembang di Indonesia? Dinamika politik lokal, mau tidak mau, terbingkai oleh perubahan tatanan politik yang dirancang pada aras nasional. Perubahan konstitusional melalui serangkaian proses amandemen, sebetulnya bermuara pada perubahan tatanan politik dan pemerintahan yang sangat mendasar, baik pada aras nasional maupun lokal.
Politik lokal juga tidak hanya berkutat pada pemerintahan saja, akan tetapi masyarakatpun harus terlibat dalam prosesnya. Dan agar otonomi daerah sukses dilaksanakan, peran masyarakatlah yang menjadi penentu disini.
Terima Kasih
ssiang mas
BalasHapussaya septy sulistiyani penu 2009310070
memang otonomi daerah sangat perlu untuk dijalankan namun hal itu pun harus diikuti oleh SDM yang berada pada daerah tersebut.... menurut saya hal ini pun sangat perlu perhatian dari pemerintah dalam pengembangan SDM di setiap daerah agar dalam pengembangannya pun masyarakat ikut berkembang tidak hanya daerahnya saja...
zzzzzzzzz...............
Adrianus Novaryanto
BalasHapus2009330088
Syalom,
menurut saya, daerah-daerah di Indonesia bukan belum siap untuk melaksanakan kewenangan di daerahnya masing-masing. selama ini, daerah-daerah diluar pulau jawa kurang diberi kesempatan untuk belajar bagaimana untuk melaksanakan kewenangan yang ada setelah otonomi daerah untuk memegang pemerintahan daerah. Alih-alih seharusnya pemeritahan daerah menjalankan kewenangannya dengan baik, malah melaksanakan kekuasaan absolut dan menyalahi aturan. hal ini bisa saja dikarenakan selama ini daerah-daerah lebih sering dipegang oleh orang-orang dari jawa, dan mereka belum diberi kesempatan, sehingga pada saat terjadi otda dan mereka diberi kesempatan, mereka malah terlena dan lalai untuk melaksanakan politik lokal mereka dengan baik. Terima Kasih.
Aloysius Domenico Kevin Prasetyo
BalasHapus2009330161
Politik lokal adalah suatu pilihan bagus bila pemerintahan daerah yang ada siap dalam hal pendidikan dan tujuan pembangunan.
Naasnya kondisi yang ada tidak mendukung keputusan itu. Keputusan untuk mengadopsi sistem pemerintahan di AS cenderung dipaksakan.
Daerah tidak diberi masa dan proses transisi untuk beralih sehingga mereka terkesan gelagapan saat keputusan ini diturunkan. Hal ini dapat dilihat dari tidak terkonsepnya pembangunan di daerah. ketika mereka diberi uang untuk pembangunan mereka hanya diberi uang itu saja tanpa diberi tim untuk mengkonsultasikan pembangunan. Aparat daerah yang terbiasa hanya menerima konsep dari pusat pun kelabakan saat harus membuat konsep itu sendiri.
Sama dengan kita, saat sudah biasa diberi text book lalu diadakan ujian dengan bahan non text book kita akan kebingungan mau menulis apa. karena sudah terbiasa melihat dengan sudut pandang orang lain.
Bahkan peraturan daerah terkadang berbenturan dengan peraturan pemerintahan. Tidak adanya badan pengawasan daerah juga memicu hal ini.
Berbagai penyimpangan penggunaan kekuasaan terjadi penyebabnya dapat dilihat dengan teori "Power tends to corrupt, but absolutisme power corrupts absolutely"-Lord Acton. Saat mereka diberi kekuasaan di bawah pemerintahan saja sudah melakukan korupsi apalagi bila mereka diberi kekuasaan absolut untuk daerahnya. Selain itu yang terpilih menjadi kepala daerah juga belum ada kecenderungan dari putra daerah. Calon calon di daerah masih banyak yang berasal dari jawa. Tentunya ketika pemimpin tidak berasal dari daerahnya ia membawa kepentingan daerah asalnya atau bahkan pribadinya (Teori bahwa setiap orang memiliki Hidden Agenda). Bila itu terjadi maka tendensi untuk memajukan daerah cenderung tidak ada.
Selain itu di Indonesia juga cenderung masih banyak terjadi politik uang. Ketika anda ingin menjadi suatu kepala daerah maka anda harus mengeluarkan uang besar untuk membeli suara. Jikalau kita mengeluarkan uang maka kita akan mencari uang itu kembali. Hal ini juga yang menyebabkan penyelahgunaan kekuasaan marak terjadi.
menurut TEMPO edisi khusus, otonomi daerah yang berhasil di segala aspek hanya terjadi di kota Solo. Di luar jawa yang baik hanya di satu kota. Hal ini sangat ironis karena otonomi daerah sebenarnya untuk memajukan daerah daerah di luar jawa.
Pada intinya Indonesia terlalu tergesa gesa dan bernafsu menjadi negara demokrasi sehingga mengesampingkan proses transisi yang seharusnya menjadi proses kunci untuk menuju negara yang benar benar demokratis sehingga keputusan otonomi daerah sangat tidak tepat dan memicu politik lokal berkembang ke arah yang salah (untuk penyalahgunaan kekuasaan).
Kota kota diluar jawa yang maju itu minus kota" di pulau Bali
BalasHapusGilang Kharisma (2009330194) kelas I.
BalasHapusMenurut saya otonomi daerah merupakan hal yang harus terus dikembangkan. karena dengan otonomi daerah diharapkan daerah menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Sehingga daerah dapat memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki daerah tersebut.
Terlepas dari banyaknya raja-raja baru, menurut saya itu adalah hal wajar karean otonomi daerah di indonesia masih berada di tahap belajar sehingga masih banyak yang harus dibenahi.
Virliane fitria melania 2009320117
BalasHapusMenurut saya, politik lokal Indonesia saat ini masih perlu diperbaiki lagi akan segala permasalahannya dan harus dikembangkan lagi dengan lebih baik. Adanya sejumlah kerusuhan sosial diberbagai daerah di Indonesia yang bernuansa etnis dan gerakan pemisahan diri dari Indonesia inilah yang merupakan reaksi masyarakat yang masih sangat kecewa akan pelaksanaan politik lokal hingga saat ini. Kebijakan otonomi daerah yang sudah dilakukan masih saja memberikan dampak negatif yang membuat daerah tertentu atau yang masih terpinggirkan kurang diperhatikan pemerintah dan munculnya fenomena raja-raja kecil juga pemekaran wilayah inilah yang menyebabkan daerah tersebut tidak tertangani dengan baik, sehingga tindak korupsi yang dilakukan semakin meningkat tanpa adanya suatu pengawasan yang ketat dan lebih terorganisir lagi. Kiranya tindakan ini secepatnya ditangani dengan tegas dan bijaksana agar tidak adanya lagi masalah yang terjadi terus menerus, demi masa ke depannya untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat akan sistem pemerintahan yang dijalankan.
andre kurniawan
BalasHapus2009330169
selamat malam mas, saya ingin berkomentar. bila membahas tentang otonomi daerah, memang perlu diberlakukan di tiap daerah agar daerah tersebut dapat mengatur sendiri mengenai sumber daya maupun perekonomiannya, sehingga daerah tsb dapat mandiri. kebijakan otonomi daaerah harus selalu dikembangkan, karena pada dasarnya tiap daerah memiliki potensi-potensi yang besar seperti SDA dsb. otonomi daerah harus diberikan agar tidak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh pusat.
tidak dapat dipungkiri bahwa indonesia mewarisi semangat politik lokal sejak zaman kerajaan pada dahulu kala.
BalasHapussaat itu raja-raja memerintah dan bisa memperluas wilayah kekuasaan dengan kekuatan pasukannya dan bisa mengatur daerah pemerintahannya sendiri tanpa perlu campur tangan pihak lain. sistem raja vassal ini telah lama sekali berlangsung, dibawah raja ada adipati2 dan demang2.
saat ini tidaklah aneh jika fenomena tersebut muncul dan semakin berkembang akibat otonomi daerah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
desentralisasi mutlak diperlukan dengan berbagai alasan. yang terutama adalah karena sulitnya pemerataan pembangunan karena karakteristik daerah yang berbeda satu sama lain.
politik lokal memang sudah wajar jika ada di indonesia, dan yang menjadi trend sekarang adalah pemekaran daerah dan kadang daerah yang memenuhi syarat administratif tidak cukup capable menjadi daerah administrasi yang lebih luas.
jadi mengenai politik lokal memang wajar ada, namun harus dikelola dengan benar dan tetap berkoordinasi dengan pusat.
angga wibowo 2009310002
BalasHapusmenurut saya penerapan otonomi daerah di negara kita sangat lah baik dan menrut saya cukup efisien..sehingga setiap kota atau daerah saling berlomba untuk menjadi yang terbaik diantara daerah lainnya..dan dengan adanya otda maka akan menimbukan rasa tanggung jawab yang besar terhadap daerahnya.]
makasih
Dhimas sindu Aji ( 2009330040 )
BalasHapussaya mau bertanya mas...
kalau daerah belum siap menjalankan pemerintahan daerah bagaimana otda dapat berjalan baik??
bagaimana cara mengatasi hal tersebut??
Chrsitopher Kevin (2009330042)
BalasHapusmenurut saya, Otda di Indonesia merupakan suatu langkah yang salah. karena pelepasannya dilakukan secara langsung. bukan secara bertahap.
Badan legislatif di Indonesia belum siap untuk diberikan kewenangan secara menyeluruh untuk mngatur daerahnya masing - masing.Memang niat awalanya baik, agar setiap daerah dapat mengimbangi pembangunan yang terjadi di Jakarta, tetapi karen abelum siapnya dan masi banyak keburukan. sehingga otda tidak berjalan dengan lancar dan semestinya.
Sekarang pun Otda masih belum ada kepastian yang jelas. sebagai contoh kota Banudng, dimana pembangunanya gedung2 memanglah cukup baik. teta[pi jalanan yang rusak, fasilitas umum yang kurnag memadahi. merupakan sutau efek buruk dari Otda.
Memang ad abiknay tiap wilayah dibelikan otda. tetapi tidka boleh secara langsung tanpa adanya perispaan yang matang, belum adanya kesipaan mental , itulah yang menjadi permaslaahan utama, mengapa indonesia gagal dalam pemberian otda.
malam mas....made diangga 2009330127....
BalasHapusMenoleh kembali pada zaman orde baru, sentralisasi menjadi penyebab mengapa pembangunan di seluruh daerah tidak merata. Jakarta sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan, pembangunan dapat berlangsung, berbeda halnya dengan Ambon, misalnya, yang pembangunannya kurang berjalan baik karena kurangnya perhatian pemerintah.
Akhirnya, pada masa reformasi, desentralisasi pun diterapkan dan memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah. Sayangnya, penerapan otonomi daerah tidak semulus yang dibayangkan. Salah satu isu yang menjadi masalah adalah adanya korupsi APBD sesuai hasil audit BPK. Ini menunjukkan adanya kelemahan dari otonomi daerah.
Maka dari itu, pengawasan dari pusat harus diperkuat agar otonomi daerah memiliki supervisi dalam pelaksanaannya sehingga tujuan otonomi daerah itu sendiri tercapai, yaitu pembangunan merata, serta penyimpangan-penyimpangan dapat diminimalisir...
sekian dari saya....terima kasih....
ahmad surya fahruri 2009330214
BalasHapusmenurut saya dengan adanya otonomi daerah membuat pemerintahan menjadi lebih terfokus pada masyarakat. sehingga masyarakat bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah. tapi ada juga sisi buruknya dari adanya otonomi tersebut. daerah yang lebih maju pasti menimbulkan kesenjangan terhadap daerah lain. karena beda tingkat perekonomian pasti berbeda juga peraturannya.
jennie suhitono (2009320030)
BalasHapuspolitik lokal di indonesia blm berkembang dgn baik sbgmn mestinya.otonomi daerah yg dilaksanakan di indonesia kdg tdk efektif dan mlh membawa masalah sosial baru.seharusnya dgn adanya otonomi daerah tsb bs memberikan pengaruh yg baik thdp pemerintahan daerah itu sendiri,tetapi ketidak siapan daerah tsb dlm desentralisasi menjadi faktor utama dlm kegagalan otonomi daerah di indonesia.menurut saya skrg ini otonomi di indonesia blm efektif,msh terjadi kekurangan disana-sini.tp mgkn bs lebih berkembang dan menjadi lbh mandiri dlm pelaksanaan berbagai kebijakan.
thx...
faris sundara putra
BalasHapus2009320186
menurut komentar saya otda adalah bentuk nyata dari demoracracy itu sendiri! malah saya berfikir demoracy akan lebih berhasil dengan politik local ini. bahkan saya pernah berkhayal Indonesia akan lebih baik dengan pemerintahan desentralisasi "negara bagian".
Kepemerintahan local menurut saya adalah jiwa dasar Indonesia. yang saya khawatirkan jaman kerajaan akan terbentuk lagi dengan kepemerintahan kedaerahaan dan harus ada Patih gajah mada lagi!
chakr pratama
BalasHapus2009330043
Mas, apakah tidak ada cara untuk menghilangkan praktek raja-raja kecil yang bertengger di daerah, ntah dengan mengubah pola pemerintahan atau mngkn pemerintah menggunakan 'paksaan' untuk menjatuhkan mereka
kevin tiganna tarigan - 2009330223
BalasHapusotonomi daerah sangatlah penting untuk ada di indonesia, karena otonomi daerah memberi kedewasaan politik kepada daerah-daerah. daerah mempunyai kesempatan untuk melakukan pemekaran, dan daerah itu mempunyai kesempatan untuk menjalani pemerintahan yang dipimpin oleh warga daerah itu, sehingga mempunyai kedekatan secara psikologis, dan lebih mengerti kondisi daerah tersebut dibandingkan jika dipimpin oleh orang dari daerah lain. ya setidaknya itu teorinya, menurut saya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi disebabkan oleh kurangnya pendidikan politik yang mengakar hingga ke daerah-daerah.
Arum Namira (200933151)
BalasHapusSeperti yang kita semua ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas. Hal ini tentunya menjadi masalah ketika datang perbincangan mengenai pemerataan kesejahteraan. Pusat pemerintahan yang terletak di Pulau Jawa tentunya tidak dapat secara intens memperhatikan wilayah wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan tersebut.
Menurut saya dengan adanya otonomi daerah (desentralisasi), masing-masing daerah yang tentunya lebih mengerti kebutuhan daerahnya masing-masing akan lebih bebas dalam mengatur daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah dapat secara khusus memperhatikan kebutuha-kebutuhan masyarakat di daerahnya masing-masing.
Idealnya, otonomi daerah dapat membuat daerah-daerah yang tidak dapat sepenuhnya terperhatikan oleh pemerintah pusat menjadi lebih terperhatikan kebutuhan-kebutuhannya. Namun prakteknya masih sangat jauh dari ideal. Saya setuju dengan kevin mengenai pendidikan politik yang kurang di daerah-daerah. Indonesia masih memiliki segudang PR yang menanti untuk diselesaikan.
selamat malam mas,sy alby rachman padmakusumah (2009330035)
BalasHapusyuk,mari kita berdiskusi lagi.hahaha.
menurut sy politik sangat baik bila sampai hingga daerah-daerah.karena kesempatan pemekaran wilayah menjadi semakin baik,dan terutama akan membentuk karakter penduduk daerah yang semakin paham politik,dan pada akhirnya penduduk-penduduk daerah tersebut tidak dibodohi oleh para penguasa.
pemahaman politik sangat penting dimiliki oleh penduduk daerah,dan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melakukan sosialisasi politik terhadap mereka.salah satu bentuk nyata yang telah dilakukan pemerintah adalah pilkada.
bukankah sangat menarik bila kekuatan paham politik daerah sama kuatnya dengan kekuatan paham politik ibu kota?
bagaimana menurut mas?
apa yang kira2 akan terjadi?
terima kasih mas.sangat menyenangkan sekali mengikuti tiap perkuliahan mas kris.semoga sukses selalu.amin.
agnes kusumaningtyas (2009330060)
BalasHapusmenurut pendapat saya, kebijakan untuk diberlakukannya sistem desentralisasi dan otonomi daerah adalah hal yang bagus. karena dengan begitu, masyarakat yang bukan berdomisili di kota2 besar dapat lebih mengerti dan terlibat aktif dalam kehidupan berpolitik. dengan begitu aspirasi rakyat dari wilayah2 terpencil dapat tersalurkan melalui pemerintah daerahnya. sehingga pembangunan dapat lebih merata dan pembangunan tidak terfokus pada kota2 besar saja.
tetapi dalam praktiknya,kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah seringkali disalahgunakan oleh para pejabat daerah dan menjadi tidak efektif.sangat besar kemungkinan bagi mereka untuk tidak menjalankan tuganya dengan baik dan hanya menunggu uangnya saja.(gaji buta gitu istilahnya). selain itu sangat besar kemungkinan bagi para pejabat pemerintah untuk melakukan tindak nepotisme, dengan memasukkan anggota keluarga atau diskriminasi ras, agama sll sebagai anggota pemerintahan daerah itu juga.
inayah (2007330044)
BalasHapuspolitik lokal membuat terbentuknya otonomi daerah di indonesia agar menjegah tidak terjadinya sentralisasi pusat lagi. karena sentralisasi membuat kondisi indonesia tidakmerata pembangunannya dan kondisi pembangunanya kurang baik. Tetapi otonomi daerah juga bukan merupakan cara yang baik juga untuk penyelesaian sentralisasi di Indonesia. Otonomi daerah dapat memunculkan permasalahan-permasalahandi kebijakan tersebut seperti terjadinya juga korupsi di daerah dari pajak yang ditentukan sendiri oleh daerah. Sehingga daerah bisa semena-semana dan memunculkan raja2 kecil di daerah. Tetapi ini semua tidak bisa menyalahkan semuanya ke daerah karena pemerintah pusat juga tidak memberikan dana untuk anggaran awal dari otonomi daerah di daerah tersebut sehingga wajar kalau di daerah muncul korupsi dan raja-raja kecil. Karena bagaimanapun juga daerah belum siap untuk adanya otonomi daerah tersebut.
Berbagai pandangan mengenai politik lokal di Indonesia. Salah satu bentuk politik lokal yang kita kenal adalah otonomi daerah. Setiap Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemerintahannya sendiri, melakukan pengumpulan PAD sendiri, dan dalam pengelolaan kepegawaian maupun administrasi di daerahnya sendiri. Adapun segi positif dari otonomi daerah yakni, dengan otonomi daerah tentunya menghasilkan peluang besar dalam rangka untuk lebih mengembangkan daerah. hal ini dapat dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja baru, pemanfaatan sumber daya alam akan lebih fokus, kemudian walaupun dalam pelaksanaan awalnya saya akui cenderung menyimpang. tapi dari sisi optimisme, hal ini adalah wajar mengingat penerapan sistem baru dengan SDM yang masih dibawah standar rata2, masa kritis ini dengan sendirinya akan berkurang, tentunya dibarengi dengan beberapa kebijakan yang lebih tegas.
BalasHapusNamun beberapa kasus dimana pada daerah-daerah tertentu otonomi daerah kurang berjalan dengan sempurna contohnya berdasarkan data yang saya dapat di provinsi Papua dengan penduduk yang hanya 2jt jiwa, namun pendapatan daerahnya sebesar Rp.5,6 trilyun tetapi 37% penduduknya masih miskin. Ini memunculkan pertanyaan dimanakan uang itu?
Siapa sih yang ada di Pemerintah Daerah? muka-muka lama semenjak Orde Baru, yang dulunya cuman menjadi kacung-kacung dari Pimpinan di Daerah yang kebanyakan dari suku Jawa, dan hanya dapat sebagian kecil dari gotong royong korupsi Pemerintahan daerah.
Jadi jelas bahwa jika pemerintah mau melakukan otonomi daerah yang baik maka haruslah mereka melakukannya dengan matang dan sunggu-sungguh sehingga tercipta pemerintahan daerah yang stabil.
Joshua Ferdika G (2009330222)
Selamat malam Mas, saya Florentinus Kristi Birowo (2009330027)
BalasHapusPolitik lokal adalah bawaan asal dari nenek moyang Indonesia. Tidak dapat dipungkuri politik kesatuan adalah hal baru apabila menilik keseluruhan sejarah bangsa ini. abad 20 M an masih terlampau muda dibandingkan abad-abad awal kerajaan-kerajaan nusantara.
Bukanlah suatu masalah ketika kelokalan itu diarahkan demi tercapainya kemakmuran Indonesia Raya.Kenyataannya, kelokalan itu dijadikan kedok ambisi sekelompok orang yang ingin memakmurkan dirinya, bukan rakyat daerah tersebut apalagi negara di mana daerah tersebut berada.
Kelokalan kembali menjadi trend setelah sentralisasi yang begitu lama di era Orde Baru membawa penderitaan bagi perkembangan daerah. Kegagalan yang terjadi mengobarkan kepercayaan diri daerah untuk mandiri. Namun apa daya ketika kelokalan itu diangkat dan dipandang positif, muncullah segelintir pengkhianat lokal yang kemudian mensentralisasikan potensi daerahnya untuk dirinya.
Siang mas,saya dicky andreas 2009320053.
BalasHapusMEnurut saya otda itu penting dalam memeratakan pembanguna di indonesia ini,tapi otda ini harus bisa dipergunakan sebijak - bijaknya. Jangan samapai dengan adanya otda ini maka timbul bibit - bibit korupsi yang baru didaerah.
r. nadia a karissa
BalasHapus2009330159
politik lokal yang terjadi di Indonesia baik pada masa Soeharto menjabat maupun paska Soeharto lengser tetap tidak membawa perubahan yang baik bagi masyarakat Indonesia. Pada masa Soeharto menjabat, pemerintah pusat berperan sebagai tokoh sentral dalam semua aspek pemerintahan, akhirnya terjadi gap pembangunan antara kota dan desa. Setelah Soeharto lengser, masalah ini tidak selesai begitu saja. sentralisasi yang dilakukan pada pemerintahan Soeharto membuat banyak pihak yang dirugikan. Akhirnya memicu kerusuhan-kerusuhan di berbagai daerah di Indonesia yang pembangunannya tertinggal.selain itu, banyak bermunculan pejabat-pejabat yang melakukan korupsi yang dipicu oleh ketidaksiapan pemerintahan daerah. Sehingga pada akhirnya membuat permasalahan dalam pemerintahan seakaan tidak ada ujungnya.
pada dasarnya otonomi daerah membawa dampak yg baik bagi masyarakat lokal di sbuah daerah, namun sebaiknya pemerintah pusat memberikan bantuan2 fasilitas bagi daerah2 pinggiran diluar jawa untuk membantu mengangkat daerah tersebut sehingga dapat maju dan tidak terus tertinggal dari daerah lain, karena kenyataannya tidak semua daerah di indonesia potensial dan efektif untuk diberikan hak otonomi sndri, masih banyak daerah2 yg belum memiliki pejbat daerah yg jujur dan diberikan kekayaan alam yg melimpah untuk diatur dan digunakan dalam usha pembngunan daerah itu sndri.
BalasHapusapalgi jika mendengar bagaimana pemekaran wilayah hanya dijdikan alat untuk menghidupi pemerintah daerah yg korup, hal ini memberikan kesan bahwa Indonesia masih jauh dari pola kemajuan politik. masih banyk lagi hal yng harus dikoreksi dari politik lokal di indonesia, karena politik lokal sangat penting dalam mempengaruhi secara langsung kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat di daerah2.
limia trifena (2009330192) kelas J
selvianita 2009320192
BalasHapusSepanjang reformasi ini tidak lekang ingatan kita ketika otonomi daerah hanya dipandang dari sisi keuangan saja. Otonomi daerah dianggap sebagai ajang eksplorasi pendapatan asli daerah (PAD) semata. Tidak disadari dengan adanya otonomi daerah masyarakat justru makin terjepit dalam kondisi biaya ekonomi tinggi (high cost economy). Hal ini dapat dilihat dengan adanya gerakan yang besar dari pemerintah daerah untuk menaikkan pajak dan retribusi yang ada dalam segala komoditas wilayah-wilayah piblik di masyarakat. Tak kalah ironis pula ketika otonomi daerah justru ditanggapi oleh daerah-daerah sebagai penyekatan secara tegas wilayah-wilayah antardaerah secara horisontal dan penyekatan hirarki organisasi secara vertikal. Kabupaten atau kota satu menganggap dirinya sangat otonom dan lepas dari keberadaan kabupaten atau kota di sekitarnya. Kecenderungan ini menunjukkan kabupaten dan kota tidak lagi memandang posisi penting pemerintah propinsi dan bahkan pemerintah pusat. Jelas bahwa kondisi ini bila dibiarkan berlarut-larut tentu akan membahayakan bagi kelangsungan integrasi bangsa sendiri. Dapat dimengerti bahwa persoalan yang muncul di tengah perjalanan otonomi daerah selama ini lebih disebabkan pada aspek implementasi. Menanggapi hal ini kita tentu perlu untuk melakukan tinjauan dan evaluasi kritis terhadap otonomi daerah, utamanya dalam kaitan bagaimana demokrasi lebih prospektif dijalankan. Padahal tujuan politik otonomi daerah (desentralisasi) adalah untuk menciptakan hubungan yang lebih adil dan terbuka antara Pusat dengan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. Kesatuan dapat direkatkan dalam suasana politik desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk melaksanakan pemerintahannya. Cita-cita ideal seperti ini bukan sesuatu yang mudah dikerjakan. Indonesia sendiri berpengalaman dalam menentukan corak desentralisasi dengan bermacam-macam undang-undang. Target dan capaiannya adalah penataan hubungan kepemerintahan dan kemasyarakatan yang sesuai dengan ciri khas Indonesia sebagai bangsa dan negara. Pemerintahan lokal yang otonom dan mandiri memiliki mensyaratkan hal-hal seperti berikut, bahwa pemerintah lokal mempunyai teritorium yang jelas, memiliki status hukum yang kuat untuk mengelola sumberdaya dan mengembangkan lokal sebagai lembaga yang mandiri dan independen. Ini tentu harus didukung oleh kebijakan yang menyiratkan bahwa kewenangan pemerintah pusat sangat kecil dan pengawasan yang dilakukannya lebih bersifat tak langsung.
halo mas,, saya shita ratnasati (2009330012)
BalasHapuspada dasarnya otonomi daerah memang bertujuan untuk menciptakan demokrasi yang baik dan seharusnya. selain itu juga memang bagus untuk pemerataan. namun sayangnya infra struktur yang dimiliki oleh indonesia sekarang kurang memadai. apalagi belum adanya kesiapan dari daerah sendiri untuk melaksanakan pemerintahan kecil.
namun sayangnya otonomi daerah yang terjadi sekarang ini sangat melenceng dari tujuan awalnya dan belum terlaksanakan semaksimal mungkin.
otonomi daerah seharusnya memberrikan kewenangan secara menyeluruh kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahan setempat. namun sayangnya hal itu belum tercapai semaksimal mungkin. karena walaupun bercorak otonomi daerah, pemerintahan masih cenderung sentralistik.
selain itu pemerintahan daerah sekarang hanya berfungsi untuk menunjukkan dan mendapatkan kedudukan sebagai penguasa di wilayah-wilayah tertentu. maka dari itu muncul lah isu-isu pelepasan diri dan sebagainya. hal ini disebabkan oleh keinginan orang-orang tertentu untuk menunjukkan eksistensinya.
jika otonomi dilakukan sebagai mana semestinya seperti tujuan semulanya, maka saya merasa hal ini sangat baik, karena pemerintahan dapat mencapai seluk-beluk negri dan akan tercipta pembangunan yang seimbang. namun sayangnya hal ini belum terealisasikan. maka dari itu sebaiknya pemerintah melakukan revisi untuk menangani rencana yang menurut saya belum matang sepenuhnya.
karena jika tidak, bukan suatu keberhasilan yang akan dicapai oleh indonesia, melainkan konflik-konflik yang akan marak di antara wilayah dan masyarakat.
elliza prita devi(2009330008)
BalasHapuspada jaman orde baru, pemerintahan soeharto memfokuskan pembangunan terpusat yang hanya difokuskan pada daerah daerah besar seperti ibukota dan pembangunan juga tidak merata sehingga terjadi kesenjangan pembangunan dan penyebaran penanaman investasi juga tidak merata. oleh sebab itu maka diadakannya otonomi daerah, otonomi daerah memang awalnya berguna untuk menyamakan pembangunan dari kota" yang tertinggal pembangunannya.
tetapi pemerintahan daerah malah menyalahgunakannya sehingga semakin banyak bibit bibit kkn sampai kepemerintahan terkecil.
menurut saya apabila otonomi daerah tersebut berjalan dengan baik maka akan terjadi kemerataan investasi dan pembangunan yg membawa dampak yg baik bagi perekonomian indonesia.
terimakasih
Untari Sabdiana (2009330137)
BalasHapusmenurut saya, masyarakat indonesia yang hampir separuh hidupnya terus diperintah atau bahkan di perbudak oleh penjajah ataupun pemerintah sendiri, ketika diberi keleluasaan oleh pemerintah untuk melakukan otonomi daerah membuat mereka merasa harus stand up untuk komunitas mereka sendiri. terbentuk lah partai-partai politik yang berdasarkan komunitas-komunitas pekerjaan masing-masing masyarakat.
namun kemudian hal tersebut, seperti bagaimana hal lainnya, mengalami penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang menyebabkan arti dari terbentuknya komunitas2 atau partai-partai di berbagai daerah berubah. mereka tidak lagi ada sebagai wadah penyampaian bagi masyarakat kecil yang jarang didengar, namun sebagai ajang perebutan kursi kekuasaan di pemerintahan pusat.
hal tersebut dapat dilihat dari pemilu yang baru berlangsung tahun lalu. banyak partai-partai baru bermunculan, namun kualitas calon yang mereka ambil tidaklah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. mereka asal saja mengambil orang untuk dijadikan calon partai mereka asalkan mereka mendapatkan kursi yang banyak di dpr nanti.
hal ini juga membuat anggaran pemerintah menjadi membengkak.
seharusnya otonomi daerah digunakan oleh para oknum-oknum tersebut untuk memperbaiki kualitas hidup byk orang, tidak hanya satu atau dua orang.
toh otonomi tersebut bertujuan untuk memeratakan investasi serta pembangunan di indonesia, bukan untuk ajang perebutan kekuasaan. terima kasih.
slamat malam mas..
BalasHapusmaaf saya terlambat mngirimkan komentar pada pertemuan kuliah ini. kiranya mas mau memberikan toleransi kepada saya.
menurut saya otonomi daerah merupakan suatu sikap dari para pemerintah daerah yang mengupayakan terciptanya struktur pemerintahan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh daerahnya.
Namun sayangnya sampai saat ini yang saya lihat, belum ada bantuan maksimal yang dikerahkan oleh pemerintah pusat untuk membantu permasalahan dari pemerintah daerah dalam upaya untuk memajukan daerahnya, terutama daerah-daerah pedalaman yang masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
Sebagai seorang warga negara Indonesia, saya menghimbau kepada para pejabat pemerintahan, kiranya agar memperhatikan juga daerah-daerah pedalaman dan terpencil, dan jangan hanya memusatkan pembangunan pada Pulau Jawa saja. karena dengan keadaan seperti ini, sungguh ironis jika kita lihat, masih saja ada beberapa daerah yang masyarakatnya masih mengalami buta huruf dan keterbelakan dalam pendidikan, terutama d daerah terpencil. mengingat di zaman moderna ini, sungguh amat disayangkan hal seperti ini masih bisa terjadi, dan dari sinilah peran pemerintah pusat belum terlihat maksimal dalam mengupayakan pembangunan demi kemajuan di berbagai sektor daerah di Indonesia, terutama didaerah yang terpencil dan belum terjamah teknologi.
Terima Kasih
Zico kurniawan (2009320121)
kelas G
Ronald Frenly Munthe: 2007330173
BalasHapusSejak berakhirnya era orde baru, kemunculan fenomena-fenomena politik di kancah nasional bagaikan trend yang sedang heboh-hebohnya. Salah satu bentuk dari perubahan orde baru ke era reformasi adalah berubahnya sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi dan konsekuensinya adalah muncul otonomi daerah.
Otonomi daerah sebenarnya muncul dengan harapan memberi peran bagi daerah untuk berkontribusi dalam pembangunan. Tetapi seperti yang didiskusikan di kelas bahwa otonomi daerah tidak serta-merta klop dengan situasi pemerintahan daerah dimana perubahan dari "menerima mentah-mentah perintah dari pusat" tiba-tiba harus mandiri untuk pembangunan. Hal ini menjadi ketidaksiapan yang serius dimana memunculkan berbagai kegagalan yang berdampak pada penyelewangan kekuasaan.
Penyelewengan ini dapat dilihat dari dua hal. Pertama adalah bahwa penyelewengan ini dilakukan pihak berkuasa untuk memperkaya diri. Kedua, Penyelewengan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dengan memberlakukan peraturan daerah yang justru menekan masyarakat, seperti adanya pungutan liar, ataupun peningkatan tarif pajak karena ketidakmampuan pemerintah daerah terutama dalam bidang keuangan.
Akan tetapi di sisi lain, muncul kekuatan-kekuatan daerah atau yang seperti dikatakan sebagai raja-raja baru di daerah.
Fenomena ini mengakibatkan muncul politik-politik daerah yang mewarnai politik nasional.
Otonomi daerah memberi kekuasaan bagi mereka untuk berperan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan daerah hingga lingkup nasional.
Akan tetapi banyak kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang tidak transparan yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Hal ini justru mengakibatkan masyarakat kecewa dengan otonomi daerah karena pemerintah daerah justru merugikan daerah dan hasil dari kebijakannya juga belum tentu disalurkan ke pusat dan justru "memainkan" dana yang diberi dari pusat.
Perlu adanya kontrol yang jelas dari pusat atau lembaga-lembaga yang memiliki kekuatan tegas agar pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya dengan transparan dan berkomitmen dalam pembangunan. Karena seringkali pemerintah daerah juga melakukan intervensi yang koersif terhadap rakyat kecil yang menentang kebijakan pemerintah daerah.
Jika adanya transparansi dan komitmen untuk pembangunan oleh pemimpin daerah dan perhatian pemerintah pusat dalam pemerataan pembangunan maka pembangunan nasional dapat terpacu dengan cepat.
Christy Putri N
BalasHapus2006330081
Otonomi daerah digambarkan sebagai penyerahan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab secara sistematis dan rasional dari pemerintah pusat kepada pemerintahan yang secara vertikal ada di bawahnya atau kepada lembaga lokal dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi pada kasus negara kesatuan, kemudian diteruskan kepada pemerintah daerah atau lokal atau bahkan kepada organisasi masyarakat.
Otda dirancang untuk mengoreksi pola pembangunan yang sentralistik sebagaimana di praktekkan selama Orba. Otda diharapkan menjadi langkah peningkatan partisipasi dan tanggung jawab daerah dalam proses pembangunan di daerahnya sendiri dalam kerangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
Agar berjalan dengan baik, otda harus responsible. otonomi yg resposible ditandai dengan perwujudan pertanggung-jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara ini
Inggrid Putri Omega (2009330144)
BalasHapusdesentralisasi yang disalahgunakan mengakibatkan kejomplangan di setiap daerah. seharusnya, desentralisasi dapat lebih baik dari sentralisasi karena setiap kepala daerah dapat lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh para masyarakat di setiap daerah tetapi justru membuat para kepala daerah tersebut gelap mata dan menggunakan hak istimewa sewenang-wenang dan pembagian otonomi yang dipakai tanpa dipertanggung jawabkan.
terima kasih.
anggayasti (2009330224)
BalasHapusmalam mas
desentralisasi memusatkan pada timbulnya otonomi daerah. otonomi daerah berarti kekuasaan dijatuhkan menurut batasan dan kewenangan sendiri untuk mengurusi pemerintahannya berdasarkan aspirasi masyarakat. menurut definisi tersebut, pemahaman akan adanya desentralisasi menimbulkan pernyataan terhadap kesempatan daerah2 yang- selama ini tidak menjadi patokan keberhasilan -akan mengalami kemajuan. Namun Indonesia paska soeharto, tidak menjadikan momen perubahan ini menuju suatu yang lebih baik.timbulny raja-raja kecil, rasisme dan permusuhan etnis diduga sebagai pemicu gagalnya program yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1975 ini.
pdahal menurut saya, jika saja ada sedikit daya intelektual para kepala daerah dalam menangani permasalah tersebut, teori otonomi daerah ini akan menjadi nilai praktek yang positif.
terimakasih
Nicole Andrea (2009330119)
BalasHapusseharusnya politik lokal menjadi pendukung dari keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan pemimpin. pemimpin negara memberikan ketentuan mengenai hal yang berkenaan negara dan jalannya negara. namun politik lokal seharusnya mendukung hal tersebut dengan tetap menjawab kebutuhan masyarakatnya. karena keberadaan pemimpin daerah lebih dekat secara langsung dengan masyarakat. dengan adanya kerjasama positif dengan dukungan serta kesepakatan penuh dengan pemimpin negara maka akan tercipta suatu kesinambungan yang saling mendukung sehingga masyarakat pun akan turut berjalan bersama.
Demokrasi tanpa pemilu seperti seseorang yang cacat…tetapi dalam pandangan saya apa artinya demokrasi dengan pemilu yang dibumbui oleh kecurangan. Membeli suara lalu kemudian menarik kembali modal melalui uang rakyat. Adil? Dalam konteks ekonomi hal tersebut dapat dikatakan adil. Adil dalam konteks ini sama dengan impas. Jika seperti itu lantas apa esensi demokrasi? Berkembangnya politik local di satu sisi baik bagi perkembangan demokrasi, tapi itu hanya tampil dalam tataran teori. Munculnya desentralisasi kemudian memunculkan raja-raja kecil di daerah, yang menjadikan korupsi juga ikut berkembang subur.
BalasHapusRiska 2006330173
Satrio Rama
BalasHapus(2009330128)
Saya yakin keputusan otonomi daerah sudah dapat meredam perpecahan di indonesia, itu merupakan suatu kemajuan pesat politik lokal. namun tetap MASIH ada (bukan seluruhnya) yang kurang maksimal.
Hilaria Ananda (2009330025) Kelas F
BalasHapusteori desentralisasi memang sistem yang cocok diterapkan di Indonesia mengingat kondisi Indonesia secara geografis memang sulit untuk dicapai sampai dengan pelosok-pelosoknya.pemerintahan yang dipusatkan di daerah masing-masing menjadi alternatif terbaik untuk pemerintahan bangsa ini karena dapat membebaskan,memberikan kreatifitas, dan mendewasakan tiap daerah tapi sayangnya banyak praktik lain juga muncul seperti praktik raja kecil, pemekaran daerah, dan sebagainya ternyata merugikan Indonesia. jadi apakah sistem ini masih efektif bagi Indonesia yang kasarnya mentalitas penduduknya masih sangat harus diperhatikan??
terimakasih..
Erick Radiktya (2007330111) kelas: I
BalasHapusMalem Mas..
Menurut saya Indonesia belum siap untuk menjalankan otonomi daerah. Bukan hanya karena banyaknya penyelewengan karena kebebasan yg diberikan, tapi juga dari tingkat pendidikan dan taraf hidup (kemiskinan) yg sangat kental dengan masayarakat yg ada di daerah. Betul bahwasanya harus ada pemerataan pembangunan, tapi untuk otonomi daeran saya kurang setuju. Terimakasih.
Selamat pagi mas saya
BalasHapusI Gusti Agung Bagus Artayasa (2009330069)
Menurut saya, Indonesia belum siap untuk menerapkan kebijakan otonomi daerah. hal ini dikarenakan sistem yang ada di indonesia dan yang ada di daerah-daerah belum terintegrasi secara baik, sehingga menyulitkan pemerintah pusat untuk mengontrol daerah. selain itu jeleknya mentalitas para pejabat lokal menyebabkan sistem yang sudah dibuat sedemikian rapih oleh pemerintah pusat menjadi berantakan dan tidak sering disalahgunakan. selain itu mungkin faktor yang paling sering terjadi karena kurangnnya kontrol dari masyarakat terhadap pemerintahan daerah membuat ada saja oknum-oknum yang melakukan kecurangan untuk tujuan pribadi. namun diluar itu saya setuju dengan adanya otonomi daerah karena bermaksud baik yaitu untuk perataan pengembangan daerah agar tidak tertinggal dari daerah kota, namun hanya saja penerapan dilapangan kadang menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan.
terimakasih mas
abraham kristi pambudi (2009330068)
BalasHapusmungkin adanya politik lokal memang diperlukan. karena bila hanya dilakukan pemusatan kekuasaan saja juga akan menimbulkan dampak yg buruk bagi pemerintahan. namun ada nya politik lokal juga perlu dikontrol. karena bila tidak dikontrol, akan muncul raja2 kecil yg merupakan akar dari korupsi di daerah-daerah.
Monica Rosdiana 2007330112
BalasHapusMenurut saya politik lokal yang berlangsung di Indonesia terutama dalam rangka otonomi daerah, belum bisa dikatakan berhasil. Memang Indonesia selama 32 tahun pemerintahan Soeharto berada dalam pemerintahan yang sentralisasi, sehingga saat diselenggarakannya otonomi daerah tidak terjadi perubahan yang signifikan, karena masyarakat belum terbiasa dan tidak banyak yang mengerti harus berbuat apa, bahkan banyak yang tidak ambil pusing.
Kondisi ini memang sangat memprihatinkan, apalagi keadaan ini dimanfaatkan oleh pejabat daerah untuk mengeruk kekayaan daerah kekuasaannya, namun hasilnya tidak digunakan bagi kemakmuran rakyat. Politik lokal ini seolah bentuk kerajaan, yang mana rakyat sebagai wajib upeti dan bekerja bagi kesejahteraan raja.
Tidak semua tempat/daerah di Indonesia merupakan tempat yang basah/menghasilkan. Yang mengkhawatirkan daerah-daerah yang memang tidak bisa menghasilkan, tidak juga mendapat perhatian. Seharusnya daerah yang menghasilkan, mengirimkan sebagian hasilnya ke pusat, dan dari pusat digunakan untuk membangun daerah yang tidak menghasilkan. Sehingga pembangunan di Indonesia bisa merata.