Minggu, 02 Mei 2010

Kuliah 14: Politik Lokal

Salam,
Salah satu bahasan yang menarik banyak perhatian dunia akademik pasca Soeharto adalah mengenai dinamika politik lokal. Apalagi pasca otda, kekuasaan ditumpukan kepada pemerintah daerah. Sayangnya hal ini tidak diikuti dengan kesiapan daerah untuk menerima sejumlah kewenangan dalam menjalankan pemerintahan daerah. Bahkan muncul tendensi raja-raja baru di daerah yang mengendalikan dan menguasai daerah secara absolut.
Bahasan kita kali ini akan mencoba untuk menguak sejauhmana politik lokal telah berkembang di Indonesia serta bagaimana prospeknya kedepan.
Terima Kasih

Minggu, 25 April 2010

Kuliah 13: Islam dan Demokrasi di Indonesia

Salam,
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa lebih dari 85% penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Saat ini populasi penduduk Indonesia mencapai angka kurang lebih 230 juta. Artinya, jumlah penduduk Islam di Indonesia hampir sama dengan kombinasi seluruh negara berbahasa Arab di dunia.
Pada sisi yang lain, semenjak kejatuhan Soeharto tahun 1998 Indonesia menjadi negara demokrasi ketiga terbesar dunia setelah India dan AS. Pada tahun 2004 dan 2009, masyarakat sudah terlibat dalam Pemilu dan Pilpres belum lagi 33 Pilkada tingkat Provinsi dan 510 Pilkada tingkat Kabupaten/Kota. Sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa proses demokratisasi di Indonesia berjalan progresif dan cepat.
Hanya saja, jarang diantara kita yang mengetahui bahwa ada apa dibalik negara dengan jumlah penduduk Muslim yang besar namun mampu untuk melaksanakan demokrasi. Faktor-faktor apakah yang mendorong dan menyebabkan demokrasi tumbuh subur di Indonesia.
Perkuliahan kali ini mengajak anda untuk menemukan jawaban tersebut. Demikian, Terima Kasih

Sumber Bacaan: Islam and Democracy in Indonesia by Michael Buehler dalam Jurnal Insight Turkey Vol. 11/No.4/2009 hal 51-63

Minggu, 18 April 2010

Pertemuan 12: Parpol Pasca Soeharto

Bak cendawan di musim hujan itulah kesan pertama yang dapat kita lihat dari Parpol setelah Soeharto mundur dari kekuasaan pada Bulan Mei 1998. Bisa dibayangkan pada tahun 1999, jumlah Parpol yang mendaftar di Departemen Kehakiman dan HAM mencapai angka 140an dari 180 nama parpol yang beredar di kalangan masyarakat.
Namun, hingga pemilu 2009 seringkali kita mempertanyakan bahkan menagihkan sesuatu perubahan yang tak kunjung jelas arahnya. Parpol masih belum mencapai performansi yang optimal dalam menjalankan fungsi-fungsinya terutama di negara demokrasi. Agregasi dan artikulasi kepentingan publik, rekruitmen dan pendidikan politik masih dikalahkan dengan ketergantungan terhadap popularitas figur patron dalam partai atau bahkan ketidakmampuan menawarkan program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan riil masyarakat.
Pertemuan kali ini ingin menajak anda untuk mulai membedah apa yang sesungguhnya harus segera diperbuat oleh elit politik dengan parpol mereka agar negara ini semakin baik pengelolaan sistem politiknya....
terima kasih

Pertemuan 11: Militer Pasca Orde Baru

Apa yang sebenarnya paling berubah dari wajah Militer setelah kejatuhan rezim Soeharto. Jawabnnya adalah berkurangnya kadar peran sosial-politik militer dalam kancah nasional maupun lokal. Hal ini memungkinkan untuk mengembalikan supremasi sipil atas militer atau yang disebut oleh Hutington sebagai Objective Civilian Control.
Lantas apa saja yang harus dilakukan oleh militer selanjutnya? bagaimana mereka merespon tuntutan perubahan dalam reformasi? Hal ini tentunya membutuhkan jawaban yang sangat hati-hati sebab bagaimanapun kekuatan militer pernah meninggalkan jejak yang dalam pada Birokrasi, Parlemen maupun dunia bisnis. Oleh karenanya, akan menjadi menarik bila kita mulai meninjau satu-persatu apa saja yang telah berubah dari Militer di Indonesia pasca Soeharto.
Terima Kasih

Minggu, 04 April 2010

Kuliah 10: Peran NGO dan Media Massa

Salam,
Perkembangan politik tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya kesadaran civil society untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih berkualitas. mereka akan berupaya untuk mempengaruhi sistem politik agar rumusan kebijakan menjadi berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pada sisi lain, ada pula pers yang menjadi alat kontrol bagi penyelenggara kekuasaan melalui publikasi dan pembentukan opini publik.
Namun, pada dasarnya di Indonesia kondisi politik yang ada menentut pers dan NGO yang berkarakteristik khusus. Pada masa rezimorde baru misalnya, saat pemerintah tidak memberikan ruang gerak yang leluasa bagi oposan. Maka NGO kemudian lebih dikenal sebagai LSM guna menghindari mispersepsi dari penguasa. Kemudian gerakannya pun lebih terkonsentrasi pada upaya penanggulangan dampak pembangunan.
NGO sendiri di Indonesia berkembang sejak lama, latarbelakang kolonialisme membuat NGO tumbuh dan berkembang di secara pesat Indonesia. Namun, peran NGO cukup mengemuka manakala Indonesia memasuki dasawarsa 1970an dan 1980an saat pemerintah Indonesia berkonsentrasi dengan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan.
Pers sendiri di masa kolonialisme merupakan jembatan bagi masyarakat untuk mengartikulasikan harapan mereka terhadap penguasa Hindia-Belanda. kemudian berubah menjadi panji-panji parpol di masa orde lama dan di masa orde baru ditata secara radikal oleh pemerintah melalui sejumlah pembatasan terhadap kebebasan pers.
Perkuliahan kali ini akan mencoba untuk menguak bagaimana peran serta NGO dan Pers dalam arus kepolitikan di Indonesia yang sedemikian kompleks.
Demikian, Terima kasih

Kuliah 9: Parpol di Indonesia

Salam
Perkembangan Parpol di Indonesia penting untuk dicermati. semenjak 1912 ketika Indische Partij, perkembangan parpol terus melejit. Apalagi pada tgl 3 November 1945 pasca diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden RI yang membolehkan masyarakat untuk membentuk partai politik. Bagaimanapun wajah politik aliran di Indonesia hingga saat ini belum berubah sehingga konstruksi parpol terpengaruh oleh fenomena tersebut.
Perkuliahan kali ini akan mencoba untuk menguak tentang parpol di Indonesia. Bagaimana sepak terjang parpol ini semenjak zaman kolonial hingga zaman reformasi? Sebab bagaimanapun parpol di Indonesia memiliki kontribusi yang besar terhadap kepolitikan kita bahkan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi tumbuh dan berkembangnya proses demokratisasi.
Demikian, Terima kasih

Sabtu, 20 Maret 2010

Kuliah 8: Posisi & Peran Kekuatan Islam

Salam,
Politik Islam dan Islam politik...dua buah dikotomi yg menarik utk melihat salah satu elemen besar dalam percaturan politik Indonesia. Masih ingatkah anda dgn Masyumi? Sebuah Partai Besar yg perolehan suaranya berbeda tipis dgn PNI pada pemilu 1955. Barangkali itulah momentum dimana kekuatan Islam sebagai sebuah kekuatan politik yg tangguh. Sejumlah pilar-pilar ketokohan Masyumi begitu luar biasa diantaranya M. Natsir, M. Roem, Syafruddin Prawirangera dlsb. Pengaruh mereka cukup mengakar pd masyarakat Indonesia. Belum lagi keteladanan mereka yg baik dgn menunjukkan Akhlaq yg mulia sehingga masyarakat seolah-olah menemukan keteduhan pada tokoh-tokoh tersebut.
Namun, waktu demi waktu berlalu Masyumi pun terpecah menjadi NU dan PSII. tentunya bisa kita bayangkan berapa jumlah dukungan terhadap masyumi bila kedua elemen tsb tidak undur diri dari Masyumi..itu pun dgn catatan bahwa mereka masih menempati posisi kedua dalam Pemilu 1955. Bagaimanakah kekuatan Islam selanjutnya terutama di masa sekarang dan di masa mendatang? apakah isu klasik seperti piagam Jakarta masih menjadi pokok perjuangan mereka? atau karena Isu terorisme semua sudah terpencar?
Mari kita temukan jawabnnya pada perkuliahan minggu ini....
Terim kasih

Sabtu, 20 Februari 2010

Kuliah 6: Peran Militer Pada Era Soeharto

Salam,
Untuk meninjau peran militer secara utuh maka memang kita perlu memahami sepak terjangnya semenjak masa pemerintahan Soekarno. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa militer pada masa demokrasi terpimpin merupakan kekuatan yang dijadikan pilar dalam pemerintahan Soekarno selain PKI. Keruntuhan Orla pun tak lepas dari dominasi kekuatan militer khususya angkatan darat. Memasuki Orde Baru dominasi ini semakin tidak terbendung. Dwifungsi ABRI memungkinkan mereka yang berasal dari kalangan militer dapat mengambil peran-peran strategis dalam kancah politik termasuk menduduki jabatan-jabatan penting yang bersentuhan secara langsung dengan pengambilan keputusan.
Namun dalam perjalanannya terindikasi muncul kubu-kubu dalam tubuh militer yang memperlihatkan kompetisi yang terjadi diantara para perwira tinggi. Dalam bukunya Hendro Subroto dinyatakan bahwa Sintong mengidentifikasi desas-desus adanya tiga kubu dalam tubuh militer saat itu yaitu: Orang-orang yang dekat dengan Soeharto kemudian orang-orang yang biasa saja dan yang terakhir adalah orang-orangnya L.B. Moerdani.
Tentunya kajian militer semakin berguna bagi kita yang mendalami studi mengenai kondisi Politik Indonesia. Oleh karenanya selamat mengikuti perkuliahan minggu ini.
Terima Kasih

Sumber Bacaan: Militer dan Politik di Indonesia (Harold Crouch)

Sabtu, 13 Februari 2010

Kuliah 5 : Politik Indonesia Era Soeharto

Salam,
Pertemuan kelima pada perkuliahan Politik Indonesia akan membahas mengenai Kondisi Politik di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru. Sebagaimana yang kita ketahui bersama setelah Soekarno meletakan jabatannya pada Bulan Maret 1966, maka selanjutnya kekuasaan beralih ke tangan Soeharto. Selama masa pemerintahan Soeharto, pemerintah mengaplikasikan sistem baru dalam berdemokrasi yakni Demokrasi Pancasila. Pertentangan antara Islam dan Pancasila sudah mulai dikaburkan karena keberpihakan orde baru terhadap Islam.
Pembangunan politik yang dijadikan jargon semasa orde lama mulai ditinggalkan dan digantikan dengan pengedepanan prioritas pada pembangunan ekonomi. Seluruh upaya pada masa awal orde baru diarahkan untuk memulihkan perekonomian masyarakat.
Bagaimana skema politik pada masa orde baru? Kita akan mengulasnya secara mendalam pada pertemuan kali ini. Sebagai bahan bacaan anda bisa menggunakan buku Opposing Suharto karyanya Edwad Aspinall
Terima Kasih

Minggu, 07 Februari 2010

Kuliah 4: Konstelasi Politik Era Orde Lama

Salam,
Sebelumnya saya mohon maaf apabila tidak bisa melayani seluruh pertanyaan yg disampaikan sebab dalam beberapa hari belakangan ini agak disibukan dengan berbagai kegiatan.
Pertemuan keempat akan membahas mengenai konstelasi politik semasa Orde Lama. Kajian kali ini akan mencoba mengurai berbagai fenomena politik yang terjadi pada masa pemerintahan Soekarno tersebut. Ada berbagai hal yang tentunya menarik seperti masa mempertahankan kemerdekaan yaitu saat bangsa ini dihadapkan dengan upaya-upaya untuk mengembalikan kolonialisme Belanda di Indonesia serta menggejalanya upaya-upaya separatisme di berbagai wilayah. Selanjutnya kita juga akan membahas bagaimana fenomena jatuh bangunnya Kabinet di era demokrasi parlementer. dilanjutkan dengan pemerintahan diktator di masa demokrasi terpimpin serta berakhirnya masa kekuasaan Soekarno yang merupakan tanda keruntuhan Orde Lama.
Terima Kasih

Jumat, 29 Januari 2010

Kuliah 3: Perjalanan Sistem Politik Demokrasi di Indonesia

Pada kesempatan perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang: Perjalanan Sistem Politik Demokrasi di Indonesia. Demokrasi diasumsikan sebagai sistem yang ideal sebab seluruh warganegara diposisikan secara egaliter (setara) dalam konteks relasi antar aktor politik. Seluruh warganegara diberikan kesempatan, hak dan kewajiban yang sama dalam segala hal. Dalam proses demokrasi kita membutuhkan kapasitas dan kapabilitas warganegara yang mumpuni dalam politik sebab pemahaman akan politik akan meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri.
Lantas bagaimana kenyataan demokrasi di Indonesia? Sudahkah demokrasi berjalan secara berkualitas? Atau justru sebaliknya demokrasi kita semakin memburuk dan semakin menelantarkan nasib masyarakat khususnya mereka yang kurang beruntung. Guna memperoleh gambaran yang jelas dari kondisi ini maka kita perlu menelaah bagaimana demokrasi berkembang di Indonesia.

Sumber bacaan yang digunakan adalah Buku William Liddle yang berjudul Crafting Indonesian Democrcy Page 60-88

Sabtu, 23 Januari 2010

Kuliah 2: Interaksi Elemen Politik Ditinjau Dari Perspektif Sistem

Salam,

Salah satu yang mendasar dalam konsep Ilmu Politik adalah mengenai Pendekatan-Pendekatan Kajian Politik yang dikategorikan dalam beberapa jenis. Namun, dua pendekatan yang cukup menonjol adalah pendekatan Institusionalisme-Strukturalis dan Pendekatan Behavioralisme. Perspektif kajian sistem dalam ilmu politik lahir dari kajianpendekatan behavioralisme yang menekankan kajian pada interaksi yang terjadi antar aktor politik yan ditinjau secara general.

Pertemuan perkuliahan Politik Indonesia kali ini mencoba untuk membongkar bagaimana pola interaksi antar aktor politik tersebut berlangsung serta bagimana pola-pola interaksi tersebut berkembang. tidak kala pentingnya juga kita perlu untuk memahami bagaiana sisem politik itu sendiri dikembangkan.

Sumber bacaan yang perlu anda baca adalah: Bukunya David Easton yang berjudul A System Analysis of Political Life. sedianya anda perlu membaca seluruh isi buku ini. sebab keseluruhan materi perkuliahan diambil dari sintesa atas buku tersebut.

Terima Kasih

Selasa, 19 Januari 2010

Selamat Datang Peserta Mata Kuliah Politik Indonesia

Salam,
Blog ini merupakan upaya untuk meningkatkan interaksi antara peserta dan Pengajar mata kuliah politik Indonesia. Bagi peserta yang ingin bertanya sejumlah hal yang belum diketahui atau kurang dipahami dalam proses perkuliahan, dapat menyampaikannya melalui blog ini.
Selain itu, blog juga akan dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sederhana perkuliahan setiap minggunya. peserta mata kuliah politik Indonesia diminta untuk memberikan komentar atas materi perkuliahan tersebut dengan membubuhkan nama, NPM dan kelas. Komentar-komentar tersebut akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi komponen nilai tugas.
Demikian, yang dapat disampaikan dan selamat berpetualang di jagad ilmu pengetahuan.
Terima Kasih

Kristian Widya Wicaksono
e-mail: widya_wicaksono@yahoo.com